JAKARTA--Penyelenggaraan tes CPNS
dari jalur honorer kategori dua (K2) akan dilakukan serentak di akhir
Juni atau awal Juli mendatang. Pemerintah daerah hanya diberikan
kewenangan untuk mengumumkan hasil tes saja.
"Sesuai PP 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Honorer Tertinggal, penyelenggaran tes honorer K2 diserahkan kepada panitia seleksi nasional (Panselnas). Daerah hanya dilibatkan untuk pengumuman saja," terang Diah Paras, kabid Rekrutmen bidang Aparatur di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Senin (8/4).
Dijelaskannya, untuk penerimaan CPNS 2013, pemerintah lebih memprioritaskan kepada honorer K2. Terutama honorer yang memenuhi persyaratan bekerja minimal setahun di 2005.
Selain itu bekerja di instansi pemerintah dengan sumber gaji non APBN/APBD. "Untuk rekrutmen tahun ini kami lebih memprioritaskan tenaga honorer K2. Pelamar umum tetap ada, namun hanya untuk formasi tertentu saja," ujarnya.
Dengan adanya kendali pusat dalam seleksi honorer K2, lanjut Diah, diharapkan tingkat kecurangan dapat diminimalisir. Sebab mulai dari penyusunan soal hingga pengolahan lembar jawaban komputer (LJK) dipegang Panselnas yang terdiri dari KemenPAN-RB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan konsorsium 10 perguruan tinggi negeri (PTN).
"LJK yang sudah diolah, hasilnya diserahkan ke masing-masing instansi baik pusat maupun daerah. Namun, hasilnya tidak hanya dipegang instansi saja tapi juga ditembuskan kepada KemenPAN-RB dan BKN. Tujuannya agar bila ada pejabat pembina kepegawaian yang akan mengubah hasilnya, akan ketahuan boroknya," bebernya. (Esy/jpnn)
"Sesuai PP 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Honorer Tertinggal, penyelenggaran tes honorer K2 diserahkan kepada panitia seleksi nasional (Panselnas). Daerah hanya dilibatkan untuk pengumuman saja," terang Diah Paras, kabid Rekrutmen bidang Aparatur di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Senin (8/4).
Dijelaskannya, untuk penerimaan CPNS 2013, pemerintah lebih memprioritaskan kepada honorer K2. Terutama honorer yang memenuhi persyaratan bekerja minimal setahun di 2005.
Selain itu bekerja di instansi pemerintah dengan sumber gaji non APBN/APBD. "Untuk rekrutmen tahun ini kami lebih memprioritaskan tenaga honorer K2. Pelamar umum tetap ada, namun hanya untuk formasi tertentu saja," ujarnya.
Dengan adanya kendali pusat dalam seleksi honorer K2, lanjut Diah, diharapkan tingkat kecurangan dapat diminimalisir. Sebab mulai dari penyusunan soal hingga pengolahan lembar jawaban komputer (LJK) dipegang Panselnas yang terdiri dari KemenPAN-RB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan konsorsium 10 perguruan tinggi negeri (PTN).
"LJK yang sudah diolah, hasilnya diserahkan ke masing-masing instansi baik pusat maupun daerah. Namun, hasilnya tidak hanya dipegang instansi saja tapi juga ditembuskan kepada KemenPAN-RB dan BKN. Tujuannya agar bila ada pejabat pembina kepegawaian yang akan mengubah hasilnya, akan ketahuan boroknya," bebernya. (Esy/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar