Pejabat BKD”, Tipu 7 Honorer K2

BALAIKOTA-Tujuh tenaga honorer kategori dua (K2), ditipu oknum yang mencatut nama pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Solo.
Modusnya, sang penipu mendatangi korban di sekolah. Lantas, minta sejumlah uang sebagai tanda jasa melancarkan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). ”Sebagian sudah telanjur mengirim uang ke rekening penipu antara Rp 1 juta hingga Rp 2 juta,” kata Kepala BKD Solo, Etty Retnowati, Selasa (9/4).
Laporan tujuh tenaga honorer K2 yang jadi korban penipuan itu, diketahui selama proses pemberkasan CPNS tahun ini. Menurutnya, di Solo ada 840 orang tenaga honorer K2 yang tengah menjalani uji publik.
Keberadaan tenaga honorer K2, sejatinya sudah ada sejak 2005. Tapi, sampai sekarang belum ada satu pun yang diangkat jadi CPNS. ”Selama sembilan tahun keberadaan tenaga honorer K2 di Pemkot Solo, baru kali ini Pusat melakukan pemberkasan untuk diangkat menjadi CPNS melalui proses seleksi,” ujar Etty.
Uji publik tenaga honorer K2 dilangsungkan 1 hingga 31 April 2013. Hingga kini belum ada sanggahan dari masyarakat. Hasil uji public itu, nanti akan disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk dievaluasi sebelum dikirim kembali ke BKD Solo.
Namun, kata Etty, uji publik itu, sangat rawan dimanfaatkan oknum penipu. ”Uji publik tercantum alamat lengkap hingga lokasi tenaga honorer mengajar. Sehingga dengan mudahnya oknum penipu mengunakan data tersebut untuk beraksi,” katanya.
Etty pun berpesan, bagi tenaga honorer K2, jangan percaya jika ada oknum minta mendatangi dan menelepon dengan tujuan minta uang, dengan alasan memperlancar pemberkasan CPNS. ”jangan pernah percaya. Silakan lapor ke BKD dan mengecek kebenaran informasinya langsung ke BKD,” ucap Etty.
”Prose pemberkasan tenaga honorer tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi kalau ada yang mengaku pengiriman berkas ke Jakarta harus membayar sejumlah uang, dapat dipastikan itu penipuan,” katanya lagi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD, Lancer S Naibahu, mengatakan, dalam uji publik, jika ada data yang kurang sesuai atau tak memenuhi syarat, secara tidak langsung bisa dicoret.
Uji publik, katanya, juga dijadikan ajang konsultasi bagi tenaga honorer, jika ada kesalahan penulisan identitas. Kesalahan itu bisa disampaikan ke BKD. ”Sehari kami menerima konsultasi 20-25 orang untuk konsultasi kesalahan penulisan nama,” imbuh Lancer. Muhammad Ismail